“Ketika sebuah daerah sedang darurat, diplomasi meja makan dan basa-basi kesopanan harus menepi. Pamflet BEM SI Sumbar yang membentangkan tajuk ‘Rakyat Muak’ bukan sekadar gertakan kosong, melainkan alarm keras bahwa batas kesabaran publik telah habis. Kabar kecelakaan yang menimpa Wakil Gubernur Vasco Ruseimy dalam perjalanan dinasnya tentu memicu rasa prihatin secara personal. Namun, bagi ribuan mahasiswa dan buruh yang menggedor pintu Kantor Gubernur hari ini, ada musibah yang jauh lebih masif dan sistemik yang sedang terjadi di seluruh pelosok Sumatra Barat: mahalnya akses pendidikan, menyempitnya lapangan kerja, hingga pembiaran terhadap tambang ilegal yang merusak lingkungan.
Gerakan ini tidak sedang menyerang personal, melainkan menuntut pertanggungjawaban institusi tertinggi daerah. Menjadi pemimpin di Sumatra Barat berarti siap mewakafkan diri untuk menghadapi gelombang protes, tanpa ada alasan untuk memohon dispensasi waktu. Sistem pemerintahan dirancang agar tidak lumpuh hanya karena satu individu berhalangan. Rakyat sedang menjerit di bawah garis kemiskinan dan ketidakpastian hukum; mereka tidak memiliki kemewahan waktu untuk menunggu sebuah momentum menjadi ‘etis’ atau ‘nyaman’ bagi para pejabatnya.
Sikap agresif dan desakan tanpa kompromi dari mahasiswa hari ini adalah refleksi nyata dari keputusasaan publik. Seorang pemimpin tidak boleh cengeng dan tidak boleh berlindung di balik narasi kemanusiaan ketika kebijakan publiknya sedang digugat. Di atas aspal panas Jalan Jenderal Sudirman, mahasiswa menegaskan satu prinsip dasar demokrasi yang absolut: urusan perut dan masa depan rakyat tidak akan pernah bisa ditunda oleh alasan apa pun. Jika pemimpin menuntut empati dari rakyatnya, maka tunjukkan terlebih dahulu empati tersebut melalui kebijakan yang berpihak pada keadilan, bukan sekadar janji-janji manis di masa kampanye.”
