Menjual narasi “membangun daerah” telah menjadi komoditas politik paling laris di panggung lokal hari ini. Ruang publik kita disesaki bualan angka, klaim proyek miliaran, hingga pameran foto gunting pita infrastruktur fisik yang diklaim sebagai buah perjuangan di pusat. Para elit bergantian bersolek di media sosial, meyakinkan rakyat bahwa kesejahteraan sedang diantarkan langsung ke depan pintu rumah mereka. Namun, kemegahan artifisial itu seketika runtuh dan terasa hambar ketika sebuah hinaan keji melesat dari luar, melabeli masyarakat daerah ini dengan sebutan “barbar” dan intoleran. Di titik krusial inilah topeng kepedulian itu tersingkap. Saat marwah dan harga diri kolektif sebuah peradaban yang menjunjung tinggi falsafah adat dan agama diinjak-injak, para singa panggung politik yang biasanya gemar bersuara lantang mendadak kehilangan taringnya. Mereka mengidap amnesia verbal, memilih diam, dan bermain aman di balik bilik kalkulasi politik yang pragmatis.
Kebungkaman ini adalah bentuk pengkhianatan paling nyata terhadap mandat rakyat. Sangat ironis melihat bagaimana para figur yang mengaku sebagai representasi daerah justru mendadak bisu ketika karakter konstituennya dibunuh di ruang digital nasional. Mengapa mereka melunak? Jawabannya sederhana: karena menjaga kenyamanan relasi kekuasaan di lingkaran elit Jakarta jauh lebih bernilai strategis bagi masa depan karier mereka, ketimbang membela kehormatan rakyat kecil yang terluka di daerah. Mereka lebih takut kehilangan muka di depan sekutu politiknya ketimbang kehilangan harga diri di hadapan masyarakat yang memilih mereka. Tragisnya, narasi pembangunan sesaat seperti pelibatan pekerja lokal dalam proyek fisik berskala besar selalu dijadikan tameng pembenaran untuk menutupi kepasifan moral ini. Rakyat dicekoki ilusi bahwa ekonomi yang berputar selama proyek berjalan sudah cukup untuk membayar pembungkaman martabat mereka.
Melalui tulisan ini, kita harus menyadari bahwa membangun daerah bukan sekadar perkara memindahkan semen, menggelar aspal, atau mendatangkan anggaran triliunan. Pembangunan sejati tidak akan pernah tegak di atas reruntuhan harga diri manusianya. Ketika para elit memilih bersikap ewuh pakewuh dan mencari selamat saat tanah kelahirannya dilecehkan, seluruh baliho besar bertuliskan janji manis itu berubah menjadi monumen kemunafikan yang nyata bagi warga daerah. Sudah saatnya publik mendongak dan menggugat: untuk apa pembangunan fisik yang megah jika raga kita dimanjakan namun jiwa dan kehormatan kita dibiarkan dihinakan tanpa pembelaan? Jika untuk urusan membentengi martabat daerah saja mereka ciut, seluruh narasi membangun daerah yang dijual selama ini tak lebih dari sekadar raga tanpa jiwa, sebuah jualan politik murah, kosong, serta sangat manipulatif bagi masa depan kita bersama.
