PULUHAN NAKES PESSEL DIBOLEHKAN KERJA TANPA GAJI, SIAPA YANG JAMIN KINERJA MEREKA?

Puluhan tenaga kesehatan di Pesisir Selatan kini diperbolehkan kembali bekerja, tetapi tanpa kepastian gaji. Sekilas keputusan ini terlihat seperti jalan keluar. Pelayanan kesehatan tetap berjalan, tenaga kesehatan kembali bertugas, dan situasi tampak kembali normal. Namun jika dilihat lebih dalam, kebijakan ini justru menyimpan persoalan besar yang menyangkut kualitas pelayanan publik.

Tenaga kesehatan bukan hanya pekerja biasa. Mereka adalah orang-orang yang memegang tanggung jawab langsung terhadap keselamatan pasien. Mereka dituntut teliti, cepat, sigap, dan penuh konsentrasi. Kesalahan kecil dalam pelayanan kesehatan bisa berdampak besar bagi nyawa seseorang.

Masalahnya, Mereka diminta tetap hadir, tetap melayani, tetap profesional, sementara hak dasar mereka belum jelas. Mereka bekerja, tetapi tidak tahu kapan akan dibayar. Mereka dituntut bertanggung jawab, tetapi tidak mendapatkan kepastian atas haknya.

Kondisi seperti ini sangat berisiko. Ketika seseorang bekerja dalam tekanan ekonomi, konsentrasinya tidak akan sama. Motivasi kerja bisa menurun, kelelahan mental meningkat, dan kualitas pelayanan berpotensi terdampak. Dalam dunia kesehatan, situasi seperti ini bukan persoalan kecil.

Artinya, kebijakan membiarkan tenaga kesehatan bekerja tanpa gaji bukan hanya persoalan kesejahteraan pekerja, tetapi persoalan keselamatan pelayanan kesehatan itu sendiri. Sebab masyarakat yang datang berobat berharap mendapat pelayanan terbaik, sementara tenaga yang melayani sedang berada dalam tekanan yang tidak seharusnya mereka tanggung.

Lalu siapa yang bertanggung jawab jika pelayanan menurun? Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kelalaian akibat tekanan yang dibiarkan? Di sinilah letak persoalan moralnya. maka pemerintah sedang mengambil risiko terhadap kualitas pelayanan masyarakat.

Maka persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai solusi sementara. Mempekerjakan tenaga kesehatan tanpa gaji bukanlah jalan keluar, melainkan pemindahan risiko. Risiko itu dipindahkan dari pemerintah kepada tenaga kesehatan, lalu dari tenaga kesehatan kepada masyarakat.