Data BPS secara konsisten menunjukkan bahwa konsumsi pemerintah dan konsumsi rumah tangga adalah mesin utama ekonomi Sumbar. Ketika Transfer ke Daerah (TKD) sengaja ditahan dengan dalih efisiensi atau sinkronisasi anggaran, ekonomi kita stagnan di angka 3%. Saat itu, narasi yang dibangun adalah Sumbar sedang “lemah” atau tertinggal. Namun, begitu keran TKD disalurkan kembali dalam jumlah besar di masa-masa mendekati momentum politik, angka pertumbuhan otomatis melompat. Ini bukan prestasi ekonomi; ini adalah manipulasi momentum anggaran yang sangat kasar.
Kebijakan “buka-tutup” keran anggaran ini adalah bukti nyata bagaimana wewenang digunakan bukan untuk menyejahterakan, melainkan untuk mengatur ritme citra. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat tetap berjuang dengan harga pangan yang tinggi dan daya beli yang belum benar-benar pulih secara organik. Angka 5,02% itu hanya tampak indah di atas kertas laporan pejabat, sementara di dompet rakyat, suasananya masih masa sulit. Sangat ironis ketika para aktor politik yang terafiliasi dengan kebijakan “penahanan” anggaran ini, sekarang muncul ke permukaan dengan wajah paling sumringah, meminta apresiasi dan pujian atas kenaikan angka.
Kesimpulannya, kita sedang menonton drama politik yang murah. Memamerkan angka pertumbuhan 5,02% sebagai keberhasilan pribadi atau kelompoknya adalah aktraksi politik yang tidak perlu diberikan apresiasi. Hanya sosok teknokrat pencitraan yang memanfaatkan wewenang jabatan untuk menyandera urat nadi ekonomi daerah demi kepentingan elektoral. Rakyat Sumbar tidak butuh apresiasi yang dipaksakan atas uang yang memang sudah menjadi hak daerah sejak awal. Cukuplah kita dicap “miskin” sebagai alat tawar jangan biarkan diri kita kembali dibodohi oleh klaim prestasi yang hanya tidak memberi dampak merata dan berkeadilan . Saatnya melihat secara jernih siapa yang bekerja untuk rakyat, dan siapa yang hanya bermain politik untuk kepentingan elektoral saja.
