Sumatera Barat adalah tanah para ksatria. Sejak dahulu kala, bumi Minangkabau melahirkan para pemikir dan petarung yang berdiri tegak karena prinsip, bukan karena bersimpuh di kaki kekuasaan. Silek kita mengajarkan satu hal mutlak: tegakkan marwah, bela kebenaran, dan jangan pernah mengemis.
Hari ini, ketika prestasi anak nagari sedang harum di tingkat nasional hingga mendunia, kita justru disuguhi tontonan polemik yang memilukan. Ada kegelisahan yang mendalam di akar rumput. Sebuah gesekan laten muncul ke permukaan ketika kekuasaan dari atas mulai dirasa terlalu mendikte, mengintervensi, dan mengatur-atur tatanan lokal yang sudah dijaga berabad-abad oleh para tetua di kampung halaman.
Kita harus tegas membedakan Mana pemimpin yang bermental Pesilat yang menggunakan posisinya di pemerintahan sebagai perisai untuk melindungi rakyat, mendatangkan anggaran tanpa pamrih, dan menghormati kedaulatan di tingkat bawah. Dan mana pemimpin yang bermental Penjilat yang membawa mandat politik dari Pusat hanya sebagai alat tukar, sok berkuasa di kampung sendiri, namun tunduk tanpa syarat di hadapan penguasa di pusat. Sumbar tidak butuh mandor politik. Jika anak rantau pulang membawa jabatan, pulanglah dengan mental pesilat yang ksatria mengayomi di garis belakang, membiayai prestasi, dan meletakkan hormat pada mereka yang menjaga tanah leluhur. Sebab di tanah ini, jabatan bisa dicari, tetapi harga diri tidak bisa dibeli.
Namun, di tengah panasnya polemik “orang rantau mengatur orang kampung” ini, haruskah kita membiarkan rumah kita sendiri retak? Ingatlah, sejauh apa pun kaki merantau hingga ke pucuk kekuasaan Pusat, dan sekuat apa pun orang kampung menjaga akar tradisi, keduanya memiliki satu titik temu yang suci yaitu Ibu.
Kampung halaman adalah Ibu yang melahirkan, menyusui dengan nilai-nilai, dan melepaskan anaknya pergi dengan linangan air mata doa. Rantau adalah anak lelaki yang pergi mencari kehidupan demi membahagiakan Ibu yang sama. Ketika anak rantau pulang membawa keberhasilan lalu keliru dalam berucap, dan orang kampung menyambut dengan dada yang menyempit, ingatlah bahwa kita sedang bertengkar di depan mata Ibu kita. Ibu tidak butuh siapa yang paling berkuasa, Ibu hanya ingin melihat anak-anaknya duduk bersanding bahu-membahu.
Mari kita sudahi salah paham ini. Anak rantau yang ksatria akan melangkah mundur dari ambisi struktural demi menjaga perasaan ibunya. Orang kampung yang bijak akan melapangkan dada menerima sumbangsih anaknya yang pulang. Jika potensi rantau yang punya akses ke Pusat menyatu dengan ketulusan orang kampung yang menjaga bumi lahir, maka tidak ada lagi sekat “mengatur atau diatur”. Kita akan kembali ke khittah seiring bertukar jalan, sehina semalu dalam menjaga kehormatan rumah besar kita bersama.
