Topic

SOLOK — Praktik lancung bin memuakkan kembali dipertontonkan oleh para wakil rakyat di internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok. Di tengah jeritan ekonomi masyarakat, oknum anggota legislatif di daerah ini justru tega memanipulasi anggaran negara demi mempertebal kantong pribadi. Modus operandi yang digunakan tergolong usang namun sangat rakus: menguras kas daerah melalui skema […]

PADANG — Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025 membongkar borok laten yang selama ini menggerogoti kas daerah Kota Padang. Sebuah skandal pengelolaan aset negara yang tidak hanya memperlihatkan ketamakan para spekulan, tetapi juga mengarah pada aroma busuk konspirasi dan pembiaran terencana oleh oknum Dinas Perdagangan Kota Padang. Berdasarkan data resmi BPK, sebanyak 388 toko

Mundurnya Arisal Aziz atau yang lebih dikenal dengan Josal dari posisi Ketua DPW PAN Sumatera Barat memunculkan banyak pertanyaan di tengah publik. Sebagian langsung mengaitkannya dengan kondisi partai, sebagian lagi mencoba menilai dari sisi kepemimpinannya. Namun pertanyaan yang paling menarik justru bukan apakah Josal gagal membesarkan PAN di Sumbar, melainkan apakah PAN sendiri sudah terlalu

Sampai hari ini, banyak orang masih mencampuradukkan Prabowo dengan Gibran seolah keduanya adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Padahal sebagian besar kontroversi yang memicu penolakan publik justru berpusat pada Gibran dan lingkaran politik Jokowi. Polemik perubahan syarat usia calon wakil presiden, tuduhan politik dinasti, perdebatan mengenai kapasitas dan pengalaman Gibran, hingga berbagai kontroversi yang

Negara telah menyiapkan uang ganti rugi bagi lahan yang terdampak pembangunan Flyover Sitinjau Lauik. Bahkan pada beberapa bidang yang masih bersengketa, dana tersebut telah dititipkan ke pengadilan melalui mekanisme konsinyasi. Artinya, uangnya ada. Negara telah menyiapkan jalannya. Proyek pun dapat terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun ada satu pertanyaan yang jarang dibahas secara terbuka.

Sudah saatnya kita berhenti disuapi oleh drama politik kosmetik! Cukup sudah ruang publik Sumatera Barat dipenuhi oleh perang komentar tim sukses yang kekanak-kanakan, saling serang opini yang tidak berbobot, dan pencitraan murah di media sosial yang bikin publik risih. Masyarakat Minangkabau adalah pemilih yang rasional, kritis, dan punya harga diri tinggi. Kita tidak butuh politisi

Setiap kali terjadi konflik lahan, masyarakat sering dibuat merasa seolah mereka berdiri sendirian menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Padahal sejarah menunjukkan bahwa persoalan tanah bukanlah masalah baru. Sejak masa kolonial Belanda, tanah selalu menjadi sumber perebutan kepentingan antara rakyat dan penguasa. Pada tahun 1870, Belanda menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai Domein Verklaring. Melalui aturan

Masyarakat Sumatera Barat tidak pernah alergi terhadap anggaran pemerintah yang digunakan sesuai aturan. Renovasi kantor, rumah dinas, kendaraan operasional, atau fasilitas pendukung pemerintahan selalu ada dari tahun ke tahun. Itu bukan hal baru. Yang mulai membuat masyarakat bertanya adalah ketika seorang pemimpin lebih sering terlihat di layar ponsel daripada hasil kerjanya terlihat di tengah masyarakat.

Muzakir Manaf (Aceh), Mahyeldi (Sumatra Barat), dan Dedi Mulyani (Jawa Barat) adalah tiga pilar geopolitik yang menguasai episentrum Muslim Indonesia. Kekuatan mereka mengakar pada 59 juta jiwa penduduk di wilayah seluas 137.000 yang kaya gas alam, kelautan, dan agraria. Ketiganya mewakili tiga wajah Islam Nusantara yang terhubung secara historis. Muzakir Manaf mengendalikan Aceh (5,5 juta

Sumatera Barat adalah tanah para ksatria. Sejak dahulu kala, bumi Minangkabau melahirkan para pemikir dan petarung yang berdiri tegak karena prinsip, bukan karena bersimpuh di kaki kekuasaan. Silek kita mengajarkan satu hal mutlak: tegakkan marwah, bela kebenaran, dan jangan pernah mengemis. Hari ini, ketika prestasi anak nagari sedang harum di tingkat nasional hingga mendunia, kita